Dewan Pendidikan Harus Bersinergi dengan Bupati dan Walikota

Bogor (Mandikdasmen): Penarikan subsidi oleh Pemerintah Pusat kepada Dewan Pendidikan di daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) mengundang reaksi beragam. Subsidi sebagai dana stimulan untuk meneguhkan eksistensi Dewan Pendidikan di mata masyarakat dan Pemerintah Daerah, saat tak lagi dinikmati Dewan Pendidikan daerah, menimbulkan dua kondisi. Pertama, Dewan Pendidikan yang masih menerima subsidi dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kedua, Dewan Pendidikan yang sama sekali tidak menerima subsidi, baik dari Pusat maupun APBD.

Suwarto, Sekretaris Dewan Pendidikan Kota Surakarta, menilai, hal yang dilakukan Pemerintah Pusat sangat memprihatinkan. Selain Peraturan Pemerintah yang mengatur Dewan Pendidikan belum diundangkan (masih dalam bentuk RPP), pembentukan Dewan Pendidikan Nasional pun belum terlaksana.

Ia pun prihatin dengan Pemda yang tidak mengalokasikan APBD-nya kepada Dewan Pendidian Kabupaten/Kota. “Ini suatu bukti bahwa komitmen terhadap Dewan Pendidikan tidak ada,” keluhnya. Namun ia tak sependapat jika Pemda yang tidak memberi subsidi pada Dewan Pendidikan di daerahnya dikatakan tidak perhatian pada dunia pendidikan.

Sebaliknya, ia merasa, Pemkot Surakarta telah memberikan apresiasi yang baik terhadap Dewan Pendidikan Kota Surakarta. Dana APBD Rp 150 juta per tahun mengalir ke Dewan Pendidikan ini.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta, kendati Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota masih mendapat subsidi APBD, penghapusan subsidi dari Pusat cukup berpengaruh pada kinerja anggota Dewan Pendidikan. “Dari semangat berpengaruh bagi anggota Dewan Pendidikan,” ujar Danuswanto, Bendahara Dewan Pendidikan Provinsi D.I. Yogyakarta.

Selama ini, tambah Danuswanto, subsidi APBD Yogyakarta lebih besar ketimbang subsidi Pusat kendati besaran masing-masing daerah berbeda. “Dulu kita dapat dari APBN Rp 50- Rp60 juta. Kita dapat dari APBD malah Rp 250 juta. Sekarang dapat Rp 150 juta,” jelasnya.

Pengaruh tersebut terletak pada fungsionalisasi subsidi Pusat yang dialokasikan sebagai dana pendukung kegiatan operasional ditiadakan. “Yang jelas subsidi itu penyemangat,” ucapnya. Namun ia tidak bisa memastikan apakah Pemda akan tetap memberi subsidi pada tahun 2011.

Lalu apa yang harus dilakukan Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota yang tidak mendapatkan subsidi dari APBD? Suwarto menyarankan agar pihak-pihak yang berkepentingan menjalin komunikasi yang efektif. “Ketua Dewan Pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan, dan Bupati/walikota harus selalu ada komunikasi. Sepanjang komunikasinya terhambat, pasti akan dimakzulkan,” tegasnya. Ia melihat pola komunikasi masing-masing pihak tergantung figur masing-masing personal pemegang jabatan tertinggi di tiga institusi itu. .

Langkah lain yang bisa dilakukan adalah menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Dewan Pendidikan dapat mengupayakan kegiatan yang dilakukan didanai oleh DUDI. Namun langkah ini diragukan oleh Andang Suhartanto, Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. “Pada kenyataan di lapangan orientasi seorang DUDI tidak sama dengan orientasi orang pendidikan. Sekali mereka memberi, apa yang mereka terima,” katanya. “Mereka belum ada keinginan untuk memajukan dunia pendidikan.”

Kendati demikian apa yang dilakukan anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Banyumas dapat menjadi pelajaran. Dewan Pendidikan ini tidak mendapat subsidi APBD sejak tahun 2008. Namun, hingga kini, lembaga ini masih ‘bernapas’. Kegiatan yang dilakukan diupayakan tidak banyak menyedot pengeluaran. “Kalau ada kegiatan ya kita jalankan sesuai dengan komitmen kita saja,” ucap Tri Joko Hiranto, Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Banyumas. Kegiatan itu seperti monitoring pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah dan Dana Alokasi Khusus.

Tri Joko yakin lembaganya akan terus berjalan meskipun ada saja persoalan internal terjadi. Misalnya Ketua Dewan Pendidikannya kini menjadi anggota DPRD. “Lalu ada beberapa teman yang pindah rumah karena pindah tugas,” tuturnya.

Pengesahan RPP
Suparlan, Konsultan Individu Pembina Dewan Pendidikan, memandang subsidi dari Pusat baru bisa dilakukan setelah Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur keberadaan Dewan Pendidikan diterbitkan pemerintah. “PP ini mengatur mengenai penyelenggaran sekolah, mulai TK, SD, SMP, SMA, SMK, sampai pada peran serta masyarakat terhadap pendidikan termasuk Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah,” jelasnya.

Rancangan PP, kata Suparlan, kini masih berada di meja Kementerian Hukum dan HAM. “Ini sudah masuk ranah tugas dan fungsi biro hukum,” ucapnya.

Suparlan melihat Pemda tidak menganggarkan subsidi kepada Dewan Pendidikan lantaran tiadanya sinergi antarkeduanya. “Kedua, bahkan mungkin ada yang tidak disenangi oleh bupatinya. Ada konflik dengan bupati,” keluhnya. Dewan Pendidikan, katanya, sederajat dengan bupati.

Dewan Pendidikan yang tidak mendapatkan subsidi, dalam pandangan Suparlan, harus membuka diri pada upaya pendekatan kepada Pemda dan DUDI. “Tak ada jalan lain,” ucapnya.

Sumber: http://www.mandikdasmen.depdiknas.go.id/

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: